PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)--Para pemegang saham Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) diminta untuk tidak memilih calon-calon Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang memiliki potensi masalah hukum saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) hari ini, Kamis, 23 Oktober 2025, di Batam.

Selain tidak bermasalah dengan kasus hukum, kepala daerah di dua provinsi, Riau dan Kepulauan Riau juga diminta memilih calon-calon memiliki integritas tinggi, kompetensi, profesional, kinerja bagus dan memiliki rekam jejak manajerial yang teruji, bukan hasil titipan atau pertimbangan politis.

Terbaru, kinerja BRK Syariah selama setahun ini jauh dari nilai memuaskan sejak dipimpin Plt Dirut Helwin Yunus. Selain merangkap sebagai Direktur Pembiayaan, Helwin juga mendapat sorotan antara lain hukum dan kinerja harus mendapat perhatian.

"Kita minta direksi yang dipilih hari ini benar-benar kompeten, bisa membesarkan BRK Syariah dan menjadikan BUMD ini sebagai kebanggaan masyarakat Riau," ungkap Anggota DPRD Riau l, Abdullah, Kamis, 23 Oktober 2025.

Sorotan hukum tersebut yaitu kasus income smoothing pada BRK Syariah. Permasalahan tersebut kini masih dalam proses penyidikan di kejaksaan.

Dugaan kasus hukum tersebut menimbulkan potensi "terkerangkeng" Helwin di kemudian hari. Selain itu, terdapat masalah pembiayaan bermasalah di wilayah Rokan Hulu, kini juga sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum.

Kedua, dari sisi kinerja. Selama ini, Helwin menjabat sebagai Direktur Pembiayaan, kemudian sebagai Plt Direktur Utama BRK Syariah belum terlihat langkah besar dilakukan sehingga memacu pertumbuhan sistemik bank.

Politisi PKS ini berharap para pemegang saham memperhatikan latar belakang dari para calon direksi. Baik untuk Komisaris Utama, Komisaris Independen, Direktur Dana dan Jasa, serta Direktur Operasional.

Menurutnya, BRK Syariah harus benar-benar dikelola dengan baik oleh pejabat-pejabat profesional dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

Kinerja BRK Syariah, pada tahun buku 2024, BRK Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp 339 miliar. Namun di semester I 2025, laba bersih mencatat Rp 149,15 miliar, atau turun sekitar 9,13 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Melihat kombinasi potensi risiko hukum dan tren pertumbuhan yang mulai melemah, banyak pihak menilai kepemimpinan Helwin Yunus saat ini tengah berada di persimpangan penting bagi BRK Syariah.

"Kita harap jangan sampai latar belakangnya juga ada catatan-catatan tidak mendukung. Misalnya ada catatan masalah hukum. Supaya tidak menjadi beban dalam membangun BRK Syariah, kedepan nya," tuturnya.***